Ary Eghani Layangkan Somasi Pancani Gandrung Perkara Hutang 2,7 Milyar Belum Dibayarkan

PALANGKA RAYA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Kalimantan Tengah (DPW PSI Kalteng), Pancani Gandrung di somasi terbuka oleh mantan anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem, Ary Eghani.

Tim kuasa hukum Ary Eghani mengajukan somasi terhadap Pancani Gandrung di Kantor Hukum Bias Layar dan Rekan, Senin (29/7). Somasi tersebut dilayangkan terkait masalah utang piutang yang belum dibayar, senilai Rp2, 750 miliar.

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

Ketua DPW PSI Kalteng ini diketahui pernah meminjam uang dari Ary Egahni untuk keperluan biaya politik pada Pilkada Kalteng 2020 lalu.

Baca juga: UU TPKS Resmi Diundangkan, Puan Maharani Minta Peraturan Turunan Segera Terbit

Total pinjaman mencapai Rp2, 750 miliar itu dari tiga tahap yakni Rp500 juta tahap pertama, Rp2 miliar tahap kedua, dan Rp250 juta tahap ketiga.

Dilansir media ini, Advokat Andi Kristianto dari tim kuasa hukum Ary Egahni menjelaskan, somasi terbuka itu merupakan langkah terakhir setelah dua kali somasi tertutup yang telah disampaikan sejak 5 Juni lalu.

Baca juga: Arteria Dahlan: Perlu Tata Kelola Lapas agar Tak Over Kapasitas

 “Pada 2021 lalu, klien kami (Ary Egahni, red) telah memperingatkan yang bersangkutan (PG, red) untuk membayar utang, tetapi yang bersangkutan tidak punya iktikad baik, " kata Andi di kutip kaltengpos.info, Jumat (02/08).

Ditegaskannya kembali, sesuai dengan aturan, selaku kuasa hukum Ary Egahani, sebelumnya sudah menyampaikan somasi tertutup sebanyak dua kali dan sudah diterima oleh beliau, tetapi somasi kami itu tidak diindahkan.

Baca juga: Supriansa Imbau Kejati Riau Tak Setengah-Setengah Beri Tuntutan kepada Pengedar Narkoba

 "Sudah disampaikan langsung ke beliau, namun sampai saat ini tidak diindahkan, " ungkap Andi dalam konferensi pers di Kantor Hukum Bias Layar dan Rekan, Jalan Sultan Badarudin, Palangka Raya, Senin (29/7).

Bukti - bukti akan keberadaan dana senilai tersebut diatas yang dipinjam Pancani Gandrung, pihaknya memiliki bukti - bukti kuat dan jelas.

Baca juga: Romo Syafi'i Tekankan Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Negara

Pihaknya masih memberi kesempatan kepada Pancani Gandrung untuk segera merespons surat somasi terbuka yang dilayangkan itu.

Kuasa hukum memberikan tenggat waktu hingga 5 Agustus 2024 bagi PG untuk memberikan tanggapan, sebelum pihaknya mengambil tindakan hukum lanjutan.

Bias layar, SH dihubungi media ini melalui pesan whatshap, Jumat malam (02/08) membenarkan akan adanya somasi terbuka ini dan mempersilahkan media meminta tanggapan dari Pancani Gandrung yang dilayangkan somasi terbuka.

 "Yang mas minta tanggapan ibu pancani kan kantor saya sudah itu somasi terbuka, " tulis Bias Layar, SH ini menyampaikan.

Sementara itu, Pancani Gandrung dihubungi melalui pesan whatshap pribadinya untuk dimintai klarifikasinya tidak ada respon untuk menjawab, hingga beritaini dinaikan kembali.(//)

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi